Nama : Yanita Utami (28210595)
Kelas : 1EB15
Mollucas of Economy
(Perekonomian Maluku bukan Maluku Utara)
“,,goro-gorone epatoka toka bia, sorong sana sorong kamari ame lenso la manari” atau salah satu lagu ini “rasa sayang e, rasa rasa sayang e e lia nona dari jauh rasa saying sayang e” . tentunya lagu-lagu daerah ini sudah tidak asing lagi di telinga untuk sebagian masyarakat Indonesia yang mengetahui lagu ini, lagu ini berasal dari salah satu provinsi di indonesia yaitu Maluku atau yang dikenal secara internasional yaitu Mollucas.
Secara Geografis Provinsi Maluku berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara di Bagian Utara, Provinsi Papua Barat di Bagian Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah di bagian barat, serta Negara Timor Leste dan Australia di bagian Selatan. Secara astronomis, Maluku terletak pada 3°'-8,30° Lintang Selatan dan 125,45°-135° Bujur Timur Luas wilayah Maluku secara keseluruhan adalah 712.479,69 km2. Sebesar 92.4% dari luas ini adalah lautan yaitu 658.294,69 km2 sedangkan daratannya hanya 7,6% atau seluas 54.185 km2.
Sebagai Provinsi Kepulauan, maluku memiliki 559 pulau, yang diantarnya beberapa pulau yang tergolong besar, antara lain:
A. Pulau Seram (18.625 Km2)
B. Pulau Buru (9.000 Km2)
C. Pukau Namlea (5,085 Km2)
D. Pulau Wetar (3.624 Km2).
Dengan kondisi wilayahnya yang dominan perairan, provinsu Maluku sangat terbuka untuk berinteraksi dengan provinsi Maluku sangat terbuka untuk berinteraksi dengan provinsi maupun negara sekitarnya.
Mengapa Judul pembahasan kita ditambahi dengan ”Perekonomian Maluku bukan Maluku Utara” karena Maluku berbeda dengan Maluku Utara, kadang kala orang seing menyamakan kedua provinsi ini. tapi pada kenyataanya kedua provinsi itu berbeda Ibukota, Ibukota Provinsi Maluku adalah Ambon dan Pada tahun 1999, sebagian wilayah Provinsi Maluku dimekarkan menjadi Provinsi Maluku Utara, dengan ibukota di sofifi. Provinsi Maluku terdiri atas gugusan kepulauan yang dikenal dengan Kepulauan Maluku. Kali ini akan dibahas mengenai Perekonomian Maluku yang meliputi sejarah perekonomian Maluku, Hambatan-hambatan Pembangunan Maluku, dan masih banyak hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan Perekonomian Maluku yang akan dibahas kali ini.
Maluku sebagai salah satu provinsi di wilayah maluku Timur Indonesia ynag memiliki posis strategi, karena kedudukannya berada antara sebagian wilayah Barat dan Tengah Indonesia dengan Papua di bagian Timur, serta menjadi penghubung wilayah Selatan yakni Australia Timur, serta menjadi penghubung wilayah selatan yakni Australia dan Timor lEste dengan wwilyah Utara yaitu Maluku Utara dan sulawesi. Oleh karena posisinya yang strategi dan terletak pada titik persilangan, maka provinsi ini sebenarnya pantas untuk dijadikan sebagai salah satu pintu transit jalur perdagangan internasional, sehingga dapat meberikan konstribusi ekonomi bagi wilayahnya, baik daratan, pesisir, laut maupun pulau-pulau kecil kecil yang dimilikinya. Sejarah perkembangan Perekonomian Maluku tentunya telah dimulai sejak zaman Prasejarah, semua ditandai dengan adanya perdagangan rempah-rempah pada masa tersebut.
1. Sejarah Perekonomian Provinsi Maluku
Ilmu ekonomi adalah meniliti pembagian barang-barang yang tersedia dalam jumlah yang terbatas, serta kemungkinan-kemungkinan tak terbatas yan saling mempergunakannya. Sejarah ekonomi adalah sejarah tentang berbagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dirinya atas barang-barang dan jasa, serta berbagai instiusi dan hubungannya yang dihasilkan oleh upaya-upaya tersebut.
Sejarah perekonomian maluku telah dimulai sejak masa prasejarah. Perekonomian maluku berorientasi pada perdangan, itu Ditandai dengan adanya perdagangan yang dilakukan Wilayah Kepulauan Maluku sejak ribuan tahun lalu, maluku telah menjadi wilayah strategis dengan sumberdaya alamnya telah menciptakan tatanan global, dimana hubungan kultural diantara berbagai bangsa bertemu. Melalui perdagangan international, dapat dikatakan Maluku telah menancapkan dasar-dasar relasi kultural,menciptakan tatanan baru peradaban manusia yang berdimensi, sosial, ekonomi, budaya, politik bahkan religi. Perdagangan yang dilakukan saat masa itu adalah perdagangan rempah-rempah, karena Maluku adalah wilayah penghasil rempah-rempah terbesar di nusantara seperti cengkih, pala, kayu manis, dll.
Pada awal abad ke-7 pelaut-pelaut dari daratan Cina, khususnya pada zaman Dinasti Tang, kerap mengunjungi Maluku untuk mencari rempah-rempah. Namun mereka sengaja merahasiakannya untuk mencegah datangnya bangsa-bangsa lain kedaerah ini. Pada abad ke-9 pedagang Arab berhasil menemukan Maluku setelah mengarungi Samudra Hindia. Para pedagang ini kemudian menguasai pasar Eropa melalui kota-kota pelabuhan seperti Konstatinopel. Abad ke-14 adalah merupakan masa perdagangan rempah-rempah Timur Tengah yang membawa agama Islam masuk ke Kepulauan Maluku melalui pelabuhan-pelabuhan Aceh, Malaka, dan Gresik, antara 1300 sampai 1400. Pada abad ke-12 wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya meliputi Kepulauan Maluku. Pada awal abad ke-14 Kerajaan Majapahit menguasai seluruh wilayah laut Asia Tenggara. Pada waktu itu para pedagang dari Jawa memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku.
A. Pelayaran dan perdagangan internasional masa prasejarah
Jejak-jejak pelayaran kuno maluku dapat ditelisik melalui berbagai bentuk visualisasi perahu baik pada seni lukis yang diterakan pada dinding cadas yang menjulang pesisir di bibir patai maupun pada bentuk visualisasi dan media lainnya. Pada setiap situs lukisan cadas (Rock art) yang tersebar di wilayah kepulauan maluku, yakni teluk saleman, teluk sawai, pantai ohoidertawun, wamkana Buru selatan, akan ditemui bentuk lukisan perahu,
Visualisasi perahu ini membuktikan sejak masa prasejarah telah ada aktifitas pelayaran yang menggunakan jalur perairan maluku, bahkan kemungkinan pula telah ada kegiatan perdagangan pada masa itu.
Pada masa berikutnya, tepatnya pada zaman perundagian, di wilayah maluku yakni di kepulauaan gorom dan wilayah kei juga ditemukan sejumlah nekara yang merupakan komidti niaga pada masa itu. Nekara, dianggap sebagai barang mewah pada masa pertama kali manusia mengenal pembuatan barang dari bahan logam. Ditemukannya nekara di Pulau Gorom, mengaskan bahwa wilayah ini telah membangun kontak budaya dengan masyarakat luar jauh sebelum abad masehi. Bukti lainnya adalah ditemukannya beberapa data manik-manik yang pada masa lampau juga merupakan barang yang diperdagangkan antar negara. Manik-manik merupakan produk budaya prasejarah, utamnya sejak masa bercocok tanam dan masa perundagian yang selevel dengan masa megalitik.
B. Pelayaran dan Perdagangan Internasional Masa Perkembangan Kerajaan Islam.
Masa perdagangan dan perkembangan zaman islam, merupakan salah satu puncak kebudayaan, dimana pada masa itu hubungan antara negara di berbagai belahan dunia semakin terbuka. Adalah wilayah maluku,menjadi tujuan utama para pedagang arab, Persia Gujarat dan tentu saja china yang terkenal sebagai bangsa yang ulet dan tekun dalam usaha perdagang. Maluku adalah tempat yang menyediakan komiditi yang menggiurkan seluruh dunia. Maluku surganya rempah-rempah, karena di wilayah inilah sumber cengkeh dan pala, komiditi yang paling dicari oleh bangsa-bangasa disunia. Gelombang kedatangan para pedagang Arab, Persia, Gujarat, dan China, bahkan juga Jawa dan sumatra telah menciptakan interaksi kultural antara masyarakat dari luar dengan penduduk setempat di wilayah Maluku.
C. Pelayaran dan Perdangan Internasional Masa Kolonialisasi Eropa
Julukan paling populer Maluku adalah The Spice Island, Pulau Rempah-Rempah. Sejak dulu, maluk dikenal sebagi dunia pusat penghasil rempah-rempah. Semebak harum cengkeh dan pala, telah membius banyak negara untuk menemukan sumbernya. Adalah portugis, merupakanbangsa asing pertama yang rela menempuh bahaya itu demi mencapai kepulauan Maluku. Hingga detik ini, kekayaan rempah maluku merupakan daya tarik wilyaha ini. Bangsa Eropa berusaha memperoleh rempah-rempah langsung dari tangan pertama. Dimulai oleh portugis pada tahun 1511, yang kemudian berhasil menguasai pusat perdagangan di selat Malaka. Dan pada tahun berikutnya, kapal-kapal portugis telah tiba di bandar-bandar Maluku. Sejarah mencatat, Tahun 1596, penjelajah Bangsa eropa pertama dipimpin Cornelis de Houtan masuk ke Nusantara. Ekspedisi ini sekaligus menjadi titik awal rentang panjang sejarah kolonisasi Eropa di Nusantara.
D. Perekonomian Maluku (1948-1960)
Antara Tahun 1948 dan 1960, uang beredar naik rata-rata 26 persen pertahun di indonesia. Tentunya hal ini pun berpengaruh terhadap perekenomian maluku. Hal ini berhubungan dengan lonjakan dratis harga bahan pangan dan menyusul kemarau panjang yang berlangsung pada tahun 1956, warga maluku mengalami kesusahan dalam bidang logistik. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beras, sayur-mayur, dll. warga maluku akhirnya melakukan cara barter untuk mendapatkan kebutuhan mereka karena mengingat harga kebutuhan yang begitu tinggi. Harga-harga semakin menigkat dan mengundang ekspansi uang beredar, sehingga masyarakat merasa ketidakpercayaan terhadap mata uang rupiah.
E. Perekonomian Maluku (Pasca Kerusuhan 1998-1999 dan setelah Pasca kerusuhan 2001)
Konflik Maluku yang berujung pada konflik SARA (suku, agama dan ras) yang terjadi pada tahun 19 Januari 1999 ,erupakan satu konflik sosial horisontal hterbesar yang memunculkan berbagai pengaruh negatif dalam kehidupank sosial ekonoi masyarakat maluku dan menambah beban pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. kekerasan sosial yang terjadi pada Maluku yang luas. Di sektor ekonomi sendiri, dampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik itu sangat mendalam, dalam beberapa aspek bahkan masih berlangsung hingga sekarang. Gambaran keterpurukan Ekonomi sebagai dampak konflik antara lain dapat dilihat dari PDRB Maluku yang turun dratis. Menurut kepala Dinas Pendapatan Daerah Maluku Drs. Memet Latuconsina mengatakan, penyebab hal itu adalah eksodus ribuan unit kendaraan setahun silam. Akibatnya, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor turun tajam. Ia memperkirakan, 3000 unit kendaraan angkutan umum yang ikut menompang pendapatan daerah telah keluar dari maluku.
Dampak negatif konflik di maluku juga dapat dilihat dari indikator volume arus barang yang keluar masuk di pelabuhan Sidoardjo di maluku mengalami penurunan, banyak pusat-pusat perekonomian masyarakat terbakar yang mengakibatkan seluruh kegiatan perekonomian terhenti dan pendistribusian pendapatan masyarakat mengalami penurunan akibat konflik SARA di maluku.
Selain Berdampak negatif pada kinerja perekonomian makro, peristiwa konflik juga mengakibatkan beberapa aspek kegiatan ekonomi masyarakat berubah. Di sektor perkebunan dan pertanian, misalnya banyak pusat-pusat penghasil beras seperti Pulau Namlea manjalin hubungan dengan Provinsi maluku menjadi terputus. Dampak konflik terhadap sektor lainnya ialah perikanan juga parah. Menurut Dinas kelautan dan perikanan Maluku hal ini terjadi karena banyak armada perahu nelayan yang hancur atau hilang yang menyebabkan kegiatan masyarakat di laut menjadi terhenti bertahun-tahun akibat trauma konflik SARA tersebut.
Kegiatan perekonomian di maluku pada saat masa konflik didominasi oleh sektor pertanian. Ditahun itu perdangan dari hasil pertanian hanya menjadi kontributor subangan 21,38% PDRB. Bagi ambon dominasi sektor pertanian saat masa rusuh tersebut tidak memberi efek pembangunan ekonomi yang lebih baik setelah runtuh karena kerusuhan SARA. Tetapi, ditahun 2001 saat kerusuhan mulai mereda, kontribusi yang cukup signifikan membangun perekonomian kota ambon yaitu sektor perdagang (32,6%), hotel dan restauran, kemudian diikuti oleh jasa-jasa(28,4%), sektor pertanian(21,7%), sektor pengangkutan dan komunikasi yang meningkat secara signifikan(14,1%). Sedangkan sektor lainnya meliputi sektor pertambangan, industri pengolahan dan penggalian, bangunan listrik, dan gas rata-rata 2-3%.
2. PENDAPATAN ASLI DAERAH MALUKU
Sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas Desentralisasi dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asa desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu “Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi mastarakt dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia”
Daerah otonom adalah daerah yang dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pmerintah pusat, oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurusa dan mengatur rumah tangganyya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Faktor yang mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah ialah:
· kemampuan struktural organisasinya,
· kemampuan aparatur daerah mendorong partisipasi masyarakat
· kemampuan keuangan daerah,
diantara faktor-faktor tersebut faktor keuanganlah yang paling menjadi patokan tingkat kemampuan faktor keuangan dalam melaksanakan otonominya. Dikatakan demikian, karena pelaksanaan otonomi derah harus didukung dengan tersedianya dana guna pembiayaan pembangunan.
Sejalan dengan Pemberian urusan kepada derah termasuk sumber keuangannya. Maka dalam bunyi pasal 79 Undang-udang Nomor 22 tahun 1999 dicantukan suber pendapatan daerah terdiri atas:
A. Pendapatan Asli Daerah
B. dana Perimbangan
C. Pinjaman Daerah
D. Dll, pendapatan daerah yang sah.
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Tentunya Pendapatan Asli Daerah Maluku terdiri dari :
A. Hasil Pajak daerah
B. Hasil Retribusi Daerah
C. Hasil Perusahaan milik daerah, dan hasil pengolaan milik daerah yang dipisahkan,
D. Dan lain-lain pendapatan asli daerah Maluku yang sah
A. Hasil pajak Daerah.
Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negaea untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik.
Pajak daerah maluku adalah Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai kebutuhan rumah tangga provinsi maluku. Pajak daerah maluku merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat maluku atau organisasi atau badan kepada daerah maluku tanpa imbalan langsung yang seimbang. Adapun Hasil yang diterima oleh Provinsi Maluku dari Pajak daerah ialah :
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air permukaan
5. Pajak Hotel
6. Pajak Restoran
7. Pajak Hiburan
8. Pajak reklame
9. Pajak Penerangan Jalan
10. Pajak Parkir
Bagi warga maluku yang tidak menyampaikan STPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan atau tidak membayar wajib pajak tentunya akan merugikan keuangan daerah maluku, dapat dipina dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak ialah 2 kali jumlah pajak yang tidak dibayar oleh warga yang utang.
Pajak Daerah maluku dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Fluktuasi tersebut disebabkan oleh salah satunya ialah faktor adanya kerusuhan SARA yang menyebabkan Penghasilan pajak daerah maluku mengalami penurunan yang sangat drastis. .tetapi, setelah maluku mulai membenahi diri dari kerusuhan yang terjadi selama 5 tahun, pada akhirnya Pajak daerah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun . menurut Sumber data Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2008 Pajak daerah maluku ialah sebesar 85.075.000 atau mencapai 16%, kemudian di tahun berikut Penghasilan pajak daerah maluku bertambah atau meningkat dari tahun selebumnya yaitu sebesar 96.075.000 atau meningkat sekitar 17%.
Tarif-tarif yang ditetapkan pada setiap pajak ialah berkisar diantara 5-35%. Adapun tarif tarif nya :
· Tarif Pajak sebesar 5%:
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
· Tarif Pajak sebesar 10 %:
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak Hotel dan Pajak Restoran
· Pajak sebesar 20%
6. Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air permukaan
· Pajak sebesar 35%
7. Pajak Hiburan
8. Pajak reklame
B. Hasil Retribusi
Hasil retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atsa pemakaiaan jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan ynag dilakukan oleh pemerintah daerah maluku tidak langsung maupun tidak langsung. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah maluku terhadap masyarakat maluku yang membutuhkan layanan tersebut. Pemerintahan maluku mengenakan biaya retrivusi kepada masayarakatnya berdasarkan pada biaya total keseluruhan dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan, dalam beberapa hal pemerintahan maluku juga menetapkan retribusi berdasarkan kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan. Adapun hasil-hasil dari retribusi daerah yang diperoleh Pemerintahan maluku adalah:
1. Retribusi tempat rekreasi atau parawisata
2. Retribusi Pengeluaran hasil pertanian, hutan dan laut
3. Retribusi Taksi
4. Retribusi Izin Perusahaan industri kecil
5. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
6. Retribusi jalan dan Jembatan
7. Retribusi pangkalan.
Sumbangan terbesar Pendapatan daerah maluku khususnya pada retribusi adalah Retribusi tempat rekreasi atau parawisata. Secara ekonomis salah satu tujuan kegiatan pengembangan pariwisata dan diberlakukannya retribusi pariwisata daerah maluku adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta menyejahterakan masyarakat yang tinggal berada di kawasan parawisata tersebut. Seperti yang telah disinggung sebelumnya kerusuhan maluku terjadi pada 19 januari 1999, kerusuhan ini tentunya menyebabkan dampak negatif pada sektor pariwisata dan penyumbang retribusi terbesar ini menjadi menurun akibat kerusuhan yang berlarut-larut. Menurunnya retribusi temapt rekreasi atau pariwisata ini karena menurunnya jumlah pengunjung pada tempat rekreasi atau objek pariwisata. Tetapi, seiring dengan pemulihan provinsi maluku dari kerusuhan, maka peningkatan retribusi juga semakin membaik, para stakeholder yang menjadi pendukung kegiatan tempat rekreasi atau tempat pariwisata kembali membangun atau menciptakan ide-ide untuk menarik kembali minas wisatawan pada tempat rekreasi sehingga hal itu akan mempengaruhi peningkatan retribusi. Seperti yang terjadi pada tahun 2008 dan 2009, retribusi daerah meningkat yaitu dari 26.850.000 atau sekitar 20% menjadi 33.475.000 meningkat sekitar 1% (21%).
C. Perusahaan Daerah
usaha Pemerintahan Maluku menghasilkan sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat diperoleh pemerintahan Maluku ialah pendapatan yang bersumber dari perusahaan daerah. Tentunya ialah perusahaan yang memberi fasilitas jasa dan tujuan perusahaan daerah untuk serta melaksanakan pembangunan derah khusunya pembangunan kebutuhan rakyat, mengutamakan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perusahaan-perusahaan daerah maluku yang bergerak dibidang jasa diantaranya ialah:
· Bidang komunikasi: PT. Telkom Maluku, yang telah melayani komunikasi telpon umum dan sekarang perkembangan telekomunikasi semakin pesat sehingga telah banyak operator yang dapat digunakan di maluku. Tentunya ini membuat laba yang dihasilkan oleh masing-masing operator semakin banyak yang juga berpengaruh terhadap sumbangan Pendapatan asli daerah.
· Bidang Pelayanan Pos: PT. POS dan POS KILAT
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Maluku (www.budget-info.com)
Dari komposisi tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak dan retribusi daerah merupakan elemen dominan penyubang Pendapatan Asli Daerah Maluku (PAD). Pada tahun 2000 PAD Maluku hanya mencapai Rp 400.000.000, ini merupakan penurunan PAD yang terjadi akibat kerusuhan maluku pada tahun 1999, yang sebelumnya bila dibandingkan sebelum kerusuhan tahun 1997/1998 PAD maluku mencapai Rp 5,66 milyar. kemudian di tahun selanjutnya, tepatnya di tahun 2001 PAD maluku meningkat menjadi Rp 4 milyar, ini merupakan peningkatan yang sangat bagus yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maluku dalam perbaikan daerah. Dan meningkat dua kali lipat dari PAD tahun 2001 menjadi Rp 8 milyar untuk tahun 2002. Serta pada tahun 2003 melesat lagi menjadi Rp 11,4 milyar. Dari tahun ke tahun PAD maluku terus menujukan peningkatan yang sangat tajam. Menurut koran Siwalima maluku di tahun 2010 PAD maluku yaitu sebesar Rp 201, 56 milyar atau naik sebesar 10,81% dari tahun 2009 yang PAD sebesar Rp 157, 752 milyar. Pendapatan daerah provinsi Maluku pada tahun anggaran 2011 ditargetkan akan mencapai Rp 1.090 triliun. Angka ini ditargetkan berdasarkan perkembangan perekonomian daerah dalam tahun 2010 serta asumsi-asumsi makro ekonomi tahun 2011 baik di tingkat nasional maupun daerah, Menurut Koran Siwalima Maluku rencana pendapatan daerah tahun 2011 yang meliputi pendapatan asli daerah diperkirakan naik menjadi Rp 216,24 milyar lebih tinggi dari perkiraan tahun 2010 sebesar Rp 201, 56 milyar atau meningkat 7,29 persen. Pendapatan daerah yang sah juga meningkat menjadi Rp 64, 35 milyar dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar Rp 63,62 % atau naik 1,14%.
Maka Untuk mendapatkan dan menigkatkan pendapatan tersebut, maka kebijakan pemerintah daerah Provinsi Maluku tahun 2011 terutama akan diprioritaskan pada penigkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Hambatan Pembangunan Provinsi Maluku
Hambatan pembangunan suatu provinsi merupakan salah satu indikator yang penting dalam memajukan serta membangun provinsi. Pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan serta rencana-rencana, untuk mewujudkan semua rencana pembangunan suatu provinsi sehinga hambatan-hambatan yang menjadi penghalang tidak begitu berarti untuk suatu daerah. Hambatan-Hambatan tersebut adalah:
· Dampak Setelah Kerusuhan Sara 1999
· Pulau-Pulau yang tersebar di Provinsi Maluku
· Kurangnya Sumber Daya Manusia
· Masalah KKN di provinsi Maluku
Hambatan Yang pertama, Tentunya dalam pembangunan Provinsi maluku juga memiliki banyak Hambatan yang dihadapai setelah terjadinya perang SARA di tahun 1999. Ibarat membangun lagi dari sisa-sisa reruntuhan, membangun kota ambon tidak semudah membalik telapak tangan. Hal ini disebabkan karena ada rasa curiga antara warga, ada keraguan investor yang menuntut rasa aman dan percaya diri untuk menanam saham-saham mereka di Maluku. Akibat Kerusuhan ini memang berimbas pada segala hal, tentunya menjadi penghambat dalam pembangunan daerah maluku. Masalah yang timbul karena kerusuhan ialah:
1. Masalah persoalan pengungsi
2. Timbul Masalah Ekonomi dan Melemahnya perekonomian
3. Masalah-masalah sosial
Selain itu, Hambatan terbesar yang kedua dihadapi maluku dalam pembangunan ialah Provinsi Maluku yang terdiri dari gugusan pulau-pulau yang terpisah oleh lautan sehingga daerah yang jauh dari pusat Provinsi maluku tersebut kurang diberikan perhatian penuh oleh Pemerintahan Maluku. contoh saja, daerah-daerah tersebut ialah Pulau Gorom, Pulau Wai, Pulau Katapang, dan kabupaten Maluku Bagian Barat. Posisi kepulauaan yang tersebar ini lah yang membuat program pembangunan yang dibuat hanya memfokuskan pada satu pulau tertentu (AMBON) dengan alokasi program sektoral tertentu tanpa memerhatikan keterpaduan program dalam satu kesatuan dan tata ruang secara keseluruhan Provinsi Maluku.
Hambatan Tersebarnya pulau-pulau ini, menyebabkan program pembangunan Provinsi Maluku menjadi masalah, pada akhirnya pembangunan cenderung hanya pada pusat pemerintahan daerah. Wilayah yang tersebar ini atau Pulau yang tersebar itu dapat dinilai dapat menghambat mobilitas sumber daya dan penduduk akibat minimnya jaringan transportasi. Wilayah-wilayah yang tersebar tersebut sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar dan berbasis sumber daya alam, utamanya ialah perikanan dan wisata bahari. Tampak, bahwa pengolahan potensi perikanan laut amat besar dan belu mendapat sentuhan pengolahaan secara optimal oleh pemerintahan pusat. Begitu juga terhadap sumber daya yang terdapat pada daratan, seperti perkebunan yang sama besar sumber dayanya dengan perikanan, hal ini perlu adanya pengolaan yang profesional dan terpadu untuk pengembangan yang sama besarnya. Tetapi, semua terhalangi oleh transportasi dan jarak antara daerah Pemerintah Pusat dan Pulau-pulau yang tersebar sehingga daerah-daerah tersebut kurang mendapat perhatian lebih.
Hambatan Ketiga ialah, Kurangnya Sumber Daya manusia di daerah Maluku. Diakui bahwa SDM di Maluku masih sangat minim, Sehingga pengolahaan SDA itu sebagian besar berasal dari luar daerah. Sumber Daya Manusia adalah salah faktor yang penting untuk Kemajuan sebuah daerah.
Hambatan yang terakhir adalah banyaknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di Provinsi Maluku. KKN merupakan salah satu penghambat dalam pembangunan karena, KKN itu berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Maluku. Korupsi merupakan salah satu kejahatan terstruktur yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Karena bila bertabahnya kemiskinan, maka tentu dapat menghambat lajunya roda pembangunan yang sedang dilakukan sejak kerusuhan tahun 1999.
4. Produk Unggulan Produksi dan Besarnya Sumbangan yang Diberikan pada Provinsi Maluku.
Produk Unggulan setiap Provinsi menjadi sebuah komiditas yang dapat menambahkan nilai lebih untuk Pendapatan Asli Daerah. Maluku Memiliki Produk Unggulan yang tersebar di setiap kabupaten/kota, Produk Unggulan tersebut terdapat di Sektor Kelautan Dan Perikanan, Pertanian dan Perkebunan, serta Pertenakan. Adapun Produk Unggulan tersebut di setiap Sektor:
A. Kelautan dan Perikanan
Kondisi dominan daerah Maluku sebagian besar wilayahnya adalah perairan, atau seluasa 527.191 Km2 merupakan wilayah laut, dan memiliki garis pantai sepanjang 6.000 mil atau 11.000 Km, serta luas wilayah kelola lautnya (12 mil) adalah 152.570 Km2. Dengan kondisi kondisi wilayah tersebut provinsi Maluku berpulang Besar untuk mengenmabngkan dan mengembangkan industri perikanan daerah, serta berpotensi untuk pengembangan usaha budidaya perikanan.
Untuk Produk unggulan Produksi Pada sektor Perikanan dan Kelautan ialah hasil Kerang Mutiara yang Dijadikan menjadi Handmade atau kerajinan tangan (Kerajinan kerang/mutiara).
Maluku Tenggara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Maluku menjadikan Usaha Budidaya Kerang Mutiara dan Kerajinan Kerang Mutiara sebagai salah satu Komoditi perikanan yang andalan khususnya dalam pengembangan budidaya laut.
Kawasan pengembangan budidaya kerang mutiara ini tersebar di kabupaten Maluku Tenggara yaitu di Kecamatan Bullah, kei dan tayando yang mana usaha budidaya ini telah berjalan selama 15 Tahun. Usaha budidaya kerang mutiara inni umumnya diusahakan oleh investor skala besar , bahkan tidak sedikit yang bekerja sama dengan Pemodal Asing (PMA).
Hasil kerajinan kerang mutiara ini adalah berupa pipa pokok, kimpas, lampu, hiasan siput, hiasan dinding, bros dada, dan gorden siput yang semua berbahan dasar kerang mutiara. Terdapat juga produk-produk tertentu yang langka dan tidak dapat diproduksi oleh provinsi lain antara lain berupa pipa kasuari, pipa rusuk duyung, kkipas kerang yang pangsa pasar utamanya adalah pada wilayah Ambon dan beberapa wilayah lain. Jumlah Produksi yang dihasilkan pada tahun 2005 mencapai 13.660 buah. Selain itu, Mutiara dapat diproduksi menjadi Perhiasan-perhiasan yang indah seperti Kalung Mutiara, Anting bergiwang Mutiara, Gelang Mutiara, dan Cicin Mutiara. Pusat pembuatan Perhiasan ini biasanya terdapat di Kota/Kabupaten Ambon. Sumbangan yang diberikan oleh Produksi Sektor Perikanan untuk Provinsi Maluku pada tahun 2004 adalah Rp 1.453.924.000, dan Pada tahun 2005 Mengalami kenaikan sebesar 49,9% atau meningkat menjadi Rp 2.173.228.750. dan ditahun 2006 mencapai Rp 2.173.342.860 (Menurut BPS Provinsi Maluku,2007)
B. Pertanian dan Perkebunan
Luas Potensial untuk pengembangan pertanian di Provinsi Maluku berdasarkan Peta Zona Agroekologi diperkirakan sebesar 853.398 Ha. Untuk kawasan Hutan Produksi seperti Hutan kayu Minyak kayu Lawang, Kayu Lawang, dan Jati memiliki luas luas 134.080,4 Ha. produk-Produk yang dihasilkan dari sektor Pertanian dan Perkebunan ialah Minyak Kayu Lawang. Potensi Pohon Kayu lawang dijumpai dan tersedia di Daerah Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Tengah bagian selatan sementara itu jumlah unitusaha pengolahan minyak kayu lawang terdapat pada 6 sentra atau desa. Daun dari Pohon Lawang ini kemudian diolah menjadi Minyak Lawang yang sangat berguna untuk pengobatan Tubuh Bagian Luar. Kemudian Juga di sektor Perkebunan menghasilkan produk dari tanaman kacang, tanaman kacang ini menjadi salah komoditi unutk maluku, yaitu diolah menjadi Kacang Botol. Kacang Botol adalah kacang yang digoreng dalam kuali dengan menggunakan pasir dan dikemas botol. Kacang ini mempunyai rasa asin yang tidak mudah rusak atau lembek, pecah, terkupas, dan teta tahan udara panas maupun dingin sehingga awet dalam masa 3-4 bulan.
Minyak Pala juga merupakan salah satu Komoditi yang dihasilkan oleh Sektor Perkebunan. Minyak Pala ialah komoditas ekspor dan menjadi sumber pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Lebih dari 50% produksi minyak pala indonesia berasal dari Maluku dengan nilai jual yang tinggi. Pala merupakan tanaman asli Maluku dan sebagai tanaman warisan para leluhur, Tersedianya lahan pengembangan seluas 871,656 ha serta melimpahnya sumber plasma nutfah serta inovasi tekhnologi pala memungkinkan dilakukan pengembangan Produksi minyak pala.
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pembangunan Provinsi
Pembangunan adalah suatu proses kegiatan masyarakat atas prakata sendiri atau pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan budaya berbagai komunitas, mengintrogasikan berbagai komunitas ke dalam kehidupan bangsa, menciptakan kemampuan memajukan bangsa secara terpadu.
Pembangunan provinsi adalah proses kegiatan, masyarakat daerah dalam memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan budaya yang bertempat tinggal di suatu provinsi tertentu. Pembangunan Provinsi dilakukan oleh Provinsi Maluku sejak Maluku ditetapkan sebagai Provinsi pada 18 Agustus 1945. Dalam pembangunan Maluku tentunya mengalami Masa Maju-Mundur, Tentunya tantangan terbesar Provinsi Maluku pada Masa Pembangunan ialah saat Masa Pemulihan kembali dari kerusuhan Maluku tahun 1999. Akibat Kerusuhan ini memang berimbas pada segala hal tentunya menjadi penghambat dalam pembangunan daerah maluku. Masalah yang timbul karena kerusuhan ialah Masalah persoalan pengungsi, Timbul Masalah Ekonomi dan Melemahnya perekonomian daerah, serta Masalah-masalah sosial.
Tetapi Lambat laun Provinsi Maluku bangun dari keterpurukan kerusuhan untuk menuju provinsi yang Berhasil dalam Pembangunan di segala bidang maupun itu dibidang ekonomi, parawisata, perikanan, perkebunan, dll. Faktor-Faktor Keberhasilan Pembangunan Provinsi Maluku ialah:
· Visi- Misi Provinsi Maluku dalam Melaksanakan Pembangunan Provinsi
Visi-Misi Dalam melakukan Pembangunan Kota Ambon adalah salah satu dari Faktor Keberhasilan Pembangunan Provinsi ini. Visi-Misi dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan Pembangunan yang berkelanjutan. Adapun visi-misinya:
A. Pertama : Mewujudkan Pembinaan Persatuan Masyarakat Provinsi Maluku Yang Secara Berkelanjutan.
Substansi misi ini adalah terwujudnya stabilitas sosial dan keamanan yang berkelanjutan, melalui konsolidasi institusi baik pemerintahan maupun masyarakat guna mencapai kondisi yang:
- Secara Sosial Budaya, mencerminkan suatu tatanan kehidupan yang rukun, aman, tertib, saling menghormati dan menghargai dalam suasana kemajemukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal.
- Secara Mental Spiritual, menunjukan suasana kebatinan dan kejiwaan masyarakat Maluku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghargai perbedaan keyakinan antar sesama.
- Secara Politik, mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat Maluku yang demokratis dalam rangka mendukung dinamika masyarakat yang multikultur.
- Secara Pemerintahan, mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik secara baik, bersih dan berwibawa.
- Secara Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), mencerminkan karakter masyarakat Maluku yang mengutamakan prinsip keadilan, kepastian hukum serta menghargai dan menghormati HAM.
- Secara Ekonomi, mencerminkan karakter Masyarakat Maluku yang berjiwa wirausaha, jujur dalam berkompetisi untuk meraih peluang usaha tanpa meninggalkan nilai-nilai kolektif sesuai semangat “Bersatu Manggurebe Maju”.
B. Kedua : Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Maluku Secara Berkelanjutan.
Substansi misi ini adalah tersedianya berbagai infrastruktur publik yang menyebar secara proporsional di semua Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) guna mencapai kondisi yang:
- Secara Sarana dan Prasarana, mampu menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi terselenggaranya proses pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.
- Secara Tata Ruang, termanfaatkannya ruang sesuai peruntukan berdasarkan karakteristik wilayah pengembangan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi ekosistem.
- Secara Ekonomi, terfasilitasinya peningkatan dinamika ekonomi yang produktif untuk mendukung terwujudnya Pusat Pemerintahan sebagai pusat aktivitas ekonomi dan transit bisnis.
- Secara Sosial Budaya, terfasilitasinya pelayanan publik dan aktivitas sosial budaya secara optimal.
C. Ketiga : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Ambon Yang Bermartabat Secara Berkelanjutan.
Substansi misi ini adalah terwujudnya standar kehidupan masyarakat yang layak dan berkualitas, dimana :
- Secara Ekonomi, dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan terpadu baik dalam kerangka pendampingan manajerial, bantuan modal usaha dan peralatan serta lain-lain cara yang secara simultan dapat mendukung terciptanya peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.
- Secara Sumberdaya Alam, terkelolanya sumberdaya alam yang tersedia secara optimal mendukung upaya pencapaian standar kehidupan masyarakat Provinsi Maluku yang berkualitas.
- Secara Sarana dan Prasarana, terdistribusikan dan termanfaatkannya berbagai fasilitas pelayanan dasar secara optimal.
- Secara Sosial Budaya, terkonsolidasi dan terfasilitasinya berbagai institusi sosial kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas spiritual masyarakat.
- Secara Politik dan Pemerintahan, terciptanya iklim politik yang kondusif dan pemerintahan yang stabil sebagai prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, pelaksanaan pembangunan yang partisipatif serta pelayanan publik yang bermutu untuk mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Faktor Keberhasilan selanjutnya ialah....
§ Perkembangan Perekonomian dan Investasi Provinsi Maluku
Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dari tahun ke Tahun terus mengalami kenaikan, Pertumbuhan Ekonomi Maluku di Tahun 2008 mengalami perkembangan yang positif. Hal ini akan memperluas aktivitas ekonomi masyarakat sehingga dapat memacu peningkatan Pendapatan asli daerah. Ketika pertumbuhan ekonomi Nasional dalam Tahun 2006 rata-rata di atas 6,00 %, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Tahun 2006 mencapai 5,55 % sedangkan Pada tahun 2005 laju perekonomian Maluku adalah sebesar 5,07 %. Pertumbuhan dalam kurun waktu 2004 hingga 2006 didominasi oleh dana yang berasal dari pemerintahan, karena pihak swasta baik domestik maupun maupun asing belum melakukan investasi secara optimal. Tingkat pertubuhan PDRB (Produk Domistik Regional Bruto) terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2006 (atas harga konstan tahun 2000 = 2.769,2 milyar) PDRB Maluku adalah sebesar Rp 3.440,1 milyar. Tahun 2005 (atas harga konstan 200= 2.769,2 milyar) PDRB menjadi Rp 3.259,2 milyar (naik 5,54%).
Adanya investasi baik kecil maupun besar di Provinsi maluku tidak terlepas dari penyerapan tenaga kerja. Jumlah Tenaga kerja dalam Tahun 2007 yang diserap menurut lapangan pekerjaan di Provinsi Maluku masih didominasi Oleh bidang pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 2555.543 orang. Sampai dengan Juni
2008 jumlah proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang telah direalisasi sebanyak 24 proyek yang direncanakan dengan nilai Rp 3.359.313,20 milyar dan telah menyerap dari keseluruhan proyek yang direalisasi, ada 11 proyek pada bidang usaha perikanan dengan nilai RP 2.190.313,01 milyar, 2 proyek pada bidang usaha industri kayu kimia adalah Rp 443.379,12, bidang usaha pengangkutan dengan nilai Rp 5.726,47 Juta, dan sisanya masing-masing I proyek berada pada proyek perkebunan, industri lainnya perhubungan, galangan kapal, serta listrik, gas, dan air. Perkembangan rencana realisasi PMDN di Provinsi Maluku hingga Tahun 2008 sesuai bidang usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Sedangkan Jumlah Proyek Penanaman Modal asing (PMA) di Provinsi Malukuberjumlah 26 proyek yang direncanakan dengan nilai investasi sebesar US $ 432,362 juta. Dari julah tersebut, 18 proyek tealh direalisasi dengan nilai sebesar US $ 347,431,31 Juta.
Faktor Keberhasilan yang terakhir ialah..
§ Kemajuan Di bidang Pertanian, Perikanan, Pariwisata serta Event-Event Provinsi Maluku
Telah disinggung sebelumnya pada Point 4, bahwa Pertanian,perikanan merupakan salah satu Faktor yang menaikan pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Peningkatan kemajuan setiap sektor-sektor yang terjadi dari tahun ke tahun menyebabkan salah satu faktor keberhasilan Pembangunan Maluku.
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi keberhasilan pembangunan Provinsi Maluku. Keindahan dan baharinya yang mempesona, menyebabkan Provinsi Maluku pantas disebut sebagai atau dikenal sebagai “the spice island exotic marine paradise”.
Dinamika Kepariwisata di Maluku sejak tahun 2004 menunjukan kinerja yang seakin baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya arus wisatawan yang datang ke Maluku. Hingga tahun 2006 jumlah wisatwan yang berkunjung Maluku mencapai 3.396 orang. Ini merupakan suatu perkembangan yag cukup berarti , atau terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisata terbesar 60,65% jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2005- yang hanya mencapai 1.984 orang.
Event-event yang serung diadakan oleh Maluku juga merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan Maluku. Kegiatan Sail Banda, pada Juli hingga Agustus 2010 di provinsi Maluku menjadi salah satu satu pembuktian dari pemerintah indonesia terhadap dunia internasional akan prospek dan potensi sumber daya alam istimewa yang dimiliki wilayah tersebut.
Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, mengatakan bahwa kegiatan Bahari bertaraf internasional dengan menjadikan Banda sebagai ikon dari kegiatan bertama “Small Island for Our Future” itu sangat strategis untuk pembangunan daerah dan untuk mempromosikan potensi sumber daya alam. Untuk kegiatan pameran seafood dan fisher Invesment Expo 2010 difokuskan untuk mempromosikan pengembangan sumber daya alam lokal di Maluku yang berbasisi kelautan memamerkan produk-produk seperti : ikan hias air laut dan tawar, sarana dan prasarana kelautan dan perikanan dll. Kegiatan Sail Banda di Maluku 2010 yang melibatkan semua pihak dari pemerintahan BUMN/BUMD, pelaku usaha dan segenap masyarakat di Maluku ini cukup menarik minat banyak pihak.Selain itu panitia Sail banda 2010 juga menargetkan putaran uang sebesar Rp 2,5 milyar selama penyelenggaraan sail banda di kota Ambon. Dengan kegiatan sail banda 2010 juga diharapkan potensi wisata bahari yang menjadi keunggulan bisa memberikan kontribusibagi daerah ini, dengan ditampilkannya keindahan bawah laut di Maluku yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sebagai faktor Keberhasilan pembangunan daerah.
6. Gubernur-Gubernur Provinsi Maluku
Sejak Maluku ditetapkan sebagai Provinsi Pada tanggal 18 Agustus 1945 saat Rapat kedua BPUPKI, Mr. J. J. Latuharhary ditetapkan sebagai Gubernur Maluku yang pertama. Berikut daftar Gubernur Maluku sampai tahun 2011:
· 1950-1955 : Mr. J. J. Latuharhary
· 1955-1960 : M.Djosan
· 1960-1965 : Muhammad Padang
· 1965-1968 : G. J. Latumahina
· 1968-1973 : Soemitra
· 1973-1975 : Soemeru
· 1975-1980 : Hasan Slamet
· 1980-1985 : Hasan Slamet
· 1985-1990 : Sebastian Soekoso
· 1990-1993 : Sebastian Soekoso
· 1993-1998 : M. Akib Latuconsina
· 1998-2003 : Dr. M. Saleh Latuconsina
· 2003-2013 : Brigjen TNI(Purn) Karel Albert Ralahalau
Sumber Referensi:
a. Profil Investasi Provinsi Maluku, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku-ambon
b. Profil Investasi Kabupaten Maluku Tengah dan Tenggara, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal-ambon
c. Maluku (the spice land)
Sumber Website:
